Skripsi Tugas Akhir Administrasi Negara

1. Implementasi Desentralisasi Dati II (Studi Kasus Penyelengaraan Urusan Kesehatan Di Kabupaten Dati II Sleman)
2. Hubungan Perencanaan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa (Studi Penelitian Di Desa Kebon Agung Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak Jateng)
3. Faktor Motivasi Kerja Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Tentang Faktor Motivasi Kerja Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo)
4. Pengaruh Kemampuan Aparat Dan Motivasi Kerja Efektivitas Kerja Aparat (Studi Kasus Di Kanwil Transmigrasi Propinsi Tingkat I DI Yogyakarta)
5. Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang)
6. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Di Badan Pendidikan Dan Pelatihan Propinsi DIY
7. Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Pedestrian Di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta
8. Hubungan Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Semangat Kerja Pegawai Di Lingkungan Fakultas Teknik UNDIP
9. Hubungan Kepemimpinan Dan Semangat Kerja Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai (Studi Penelitian Tentang Efisiensi Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DIY)
10. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa (Studi Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Keden, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah)
11. Pengaruh Tingkat Kemampuan Individu, Hubungan Analisa Jabatan, Motivasi Dan Partisipasi Aktif Terhadap Hasil Pendidikan Dan Latihan Pegawai Pengatur Muda Tata Usaha (PAMTU) (Suatu Penelitian Tentang Pendidikan Dan Latihan Pegawai Pengatur Muda Tata Usaha Di Kantor Daerah Telekomunikasi Yogyakarta)
12. Pengaruh Implementasi Kebijakan Departemen Kesahatan Dan Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Penelitian Di Bagian Administrasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi DI Yogyakarta)
13. Penerapan Fungsi Pengawasan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Maluku dan Irian Jaya
14. Peranan Motivasi Terhadap Semangat Kerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Pertanian Propinsi DI Yogyakarta)
15. Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Mewujudkan Good Governance (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman DIY)
16. Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Daerah (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Malinau-Kaltim)

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ORGANISASI POLRI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ORGANISASI POLRI

Dalam perkembangan zaman saat ini peranan Teknologi Informasi sudah merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam sebuah organisasi modern. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya selain sangat tergantung pada 4 ( empat ) macam Sumber Daya fisik yang dimiliki suatu organisasi yaitu Manusia, Material , Mesin dan Uang, sebuah organisasi memerlukan pula Sumber Daya Konseptual yaitu Informasi.

. Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu diingat karena telah terjadi perubahan paradigma menuju desentralisasi di berbagai aspek pembangunan.

Dengan demikian, kiat di balik desentralisasi adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, dan pencapaian akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dilakukan hampir pada seluruh organisasi maupun Instansi Pemerintahan, tak terkecuali pada lingkup Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dimana setiap waktu sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat Polri harus selalu berbenah baik secara Internal maupun Eksternal.

Polri sebagai salah satu bentuk organisasi yang sedang berkembang dalam menyesuaikan perkembangan zaman pula memerlukan dua bentuk Sumber Daya diatas. Untuk dapat mengelola sumber daya tersebut diatas tentunya Polri dituntut memiliki kewajibannya untuk mengarahkan penggunaan semua sumber daya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara efektif

Bagi manajemen kepolisian, adanya system informasi yang baik merupakan nilai tambah dalam pengembangan strategi pengawasan dan penegakan hukum. Demikian pula dengan Aparatur Negara, Pemerintahan Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah memiliki kewajiban untuk mengelola pendapatan daerah, khususnya Pajak. Dengan pengelolaan pendapatan yang baik melalui Sistem Informasi yang handal, maka sinergi antara kepentingan pemerintah dan pemenuhan kebutuhan rakyat akan semakin meningkat.

Untuk memberikan layanan yang baik, cepat dan mengesankan tersebut, baik Kepolisian maupun Pemda melalui Dispenda‐nya memerlukan backroom sistem informasi manajemen yang handal. Dengan adanya dukungan sistem informasi yang baik, data kendaraan di suatu wilayah dapat diketahui secara online, sehingga dapat diketahui kendaraan mana yang statusnya kendaraan curian, kecelakaan atau disinyalir melakukan pelanggaran lalu lintas.

Seluruh komponen penyelenggaraan TI yang ada di Polri telah berjalan semenjak dulu, kita mengenal awalnya penggunaan Teknologi Komputer dalam rangka pembuatan SIM ( Surat Ijin Mengemudi ) kemudian pada saat ini berkembang penggunaan Teknologi Internet untuk berbagai kepentingan yang disesuaikan dengan tugas pokok Polri yaitu bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat2.

Perkembangan pesat penggunaan TI oleh Polri tentunya menuntut konsekwensi agar dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensinya. Audit Sistem Informasi merupakan bentuk wasdal yang relevan pada saat ini karena Audit Sistem Informasi dilakukan terhadap Sistem Informasi secara keseluruhan. Bukan hanya perangkat TI yang digunakan seperti Software, Hardware dan jaringan saja, tetapi audit dilakukan terhadap seluruh aspek yang terlibat dan relevan dalam sistem informasi.

Secara rinci posisi awal dari pelaksanaan tugas Polri, meliputi :

a. Bidang perumusan tugas pokok.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sampai dengan 19 telah memberikan 3 tugas pokok, 12 tugas-tugas dan 37 kewenangan kepada Polri, namun sejauh ini belum ada penataan dan pembagian tugas dan kewenangan yang harus dilakukan oleh setiap tingkatan unit organisasi dan satuan kewilayahan Polri. Sehingga dapat terjadi tumpang tindih atau tidak ada yang melaksanakan dan sulitnya mengukur kinerja organisasi.

b. Bidang organisasi.

Sebagai organisasi publik yang dinamis, maka untuk menjawab perubahan lingkungan dan meningkatnya tuntutan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi Polri secara umum, dan secara khusus melakukan restrukturisasi Detasemen 88/AT, Polair, pembangunan INAFIS, PUSIKNAS, pembentukan Gugus Kendali Mutu dan pembentukan satuan wilayah mengikuti pemekaran wilayah pemerintahan daerah.

c. Bidang operasional.

Meskipun kinerja operasional Polri telah menunjukkan hasil yang baik dan dirasakan oleh masyarakat, namun demikian perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan kinerja bidang operasional yang meliputi :

1. Pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terluar.

2. Pengamanan Pemilu 2009.

3. Penanganan 4 jenis kejahatan yang menjadi prioritas.

4. Pelaksanaan Polmas.

d. Bidang kerjasama / HTCK.

Masih sering terjadinya miskoordinasi, tumpang tindih, bahkan friksi dan egosektoral antara Polri dengan departemen dan instansi terkait di dalamnegeri, serta perlunya peningkatan dan perluasan kerjasama dengankepolisian / lembaga di luar negeri, memerlukan pembenahan struktur dan instrumen kerjasama dengan lembaga di dalam negeri dan lebih proaktif dalam membangun kerjasama dengan kepolisian / lembaga di luar negeri.

e. Bidang tata kelola logistik.

Belum tertatanya pendataan logistik yang berkaitan dengan standar minimum kebutuhan logistik yang harus tersedia pada setiap unit organisasi dan setiap tingkatan satuan kewilayahan, disamping itu juga kepatuhan mengenai pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Polri, termasuk efektifitas dan efisiensi penggunaan serta perawatannya menjadi sebuah tantangan untuk dilakukan pembenahan sebagai akuntabilitas dalam pengelolaan logistik sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.

f. Bidang tata kelola asset.

Sampai saat ini Polri masih mendapatkan status disclaimer dari BPK karena belum tertibnya pencatatan, keberadaan dan status dari asset Polri, sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kondisi ini juga menuntut untuk dilakukan pembenahan tata kelola asset sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Barang Milik Negara (SABMN).

g. Bidang tata kelola anggaran.

Masalah rendahnya penyerapan anggaran tahun 2008 menunjukkan Polri belum efektif dalam menggunakan anggaran dan juga mengindikasikan belum semua rencana kerja dapat berjalan sebagaimana mestinya.

h. Bidang manajemen mutu dan kinerja.

Sampai saat ini Polri belum memiliki sebuah standar penilaian kinerja organisasi dan individu yang obyektif, transparan dan akuntabel yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment).

i. Bidang sumber daya manusia

Rendahnya kompetensi terutama lulusan Bintara dan Perwira Pertama Polri, masih banyaknya keluhan tentang penyimpangan dalam penerimaan anggota Polri, serta pembinaan karir yang belum menurut meritokrasi, obyektif, prestasi, moral dan kompetensi, mengharuskan untuk segera dilakukan penyempurnaan proses rekrutmen dan pembenahan dalam pembinaan karir.

j. Bidang remunerasi dan kesejahteraan.

Harus diakui bahwa tingkat kesejahteraan anggota Polri secara umum masih jauh dari standar kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu perlu disusun sistem remunerasi yang tepat dan mengusulkan kepada pemerintah sehingga dapat mendorong perbaikan kinerja sekaligus tingkat kesejahteraan anggota Polri.

k. Pemberdayaan Litbang.

Pemberdayaan peran Litbang dalam peningkatan kapasitas institusi Polri melalui pengkajianakademik yang komprehensif terhadap faktor internal dan eksternalorganisasi dengan mengikutsertakan lembaga pendidikan Polri secarasinergi guna menghasilkan inovasi-inovasi baru dan terobosan dalampelaksanaan fungsi kepolisian dan pemecahan masalah sosial masyarakatsecara komprehensif dan multidisipliner. Dengan demikian Litbang bukan merupakan unit organisasi tempat anggota yang bermasalah, namun sebagai pusat kajian Polri untuk mewujudkan center of excellence kepolisian yang terbaik di kawasan regional.

l. Bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Terbukanya akses yang luas, kemudahan mendapatkan pelayanan kepolisian, kemudahan memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat, merupakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan dan pembangunan fasilitas pelayanan dan pengaduan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kemajuan teknologi informasi komunikasi.

penggunaan Sistem Teknologi Informasi yang ada pada organisasi polri

dalam melaksanakan tugas pokok selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat

Mekanisme Sistem Teknologi Informasi pada Organisasi Polri

1 Perangkat keras (Hardware)

Pengendalian hardware merupakan pengendalian otomatis yang dimiliki oleh hardware yang tercakup didalamnya dan BUILT IN dalam mesin komputer. Alat ini dibuat untuk mendeteksi kemungkinan kegagalan atau kesalahan alat-alat elektronik dari mesin komputer. Para personil pengguna perlu terlibat memahami frekuensi kesalahan yang terjadi, yang dilakukan oleh komputer , namun harus mengetahui bagaimana cara kerja komputer6. Hardware yang sering digunakan banyak berhubungan langsung dalam pelaksanaan Tugas Pokok Polri seperti :

a.Hardware yang dipergunakan untuk Server penyedia sarana Internet, pada umumnya

alat tersebut telah banyak digunakan pada polda-polda di seluruh Indonesia dan Polres-

polres tertentu

b. Hardware yang dipergunakan untuk pelaporan dan pengiriman informasi kejahatan

Trans Nasional Crime ( TNCC ) dari Mabes Polri ke Polda atau sebaliknya.

c. Hardware produksi SIM dipergunakan pada pelayanan SIM yang ada di Polres-polres

d.Hardware pelayanan dan pendataan SSB pada Samsat

e.Beberapa Hardware yang biasanya digunakan untuk sarana input data dan out put data pada masing-masing fungsi kepolisian seperti Reserse, Intelejen, dll.

2 Perangkat Lunak (Software )

Software yang digunakan adalah keseluruhan instruksi yang berfungsi untuk menjalankan mengontrol hardware komputer. Software terdiri dari System Software dan Application Software7. Adapun penjelasan beberapa Software yang digunakan oleh Organisasi Polri adalah sebagai berikut :

a. Operating System :

1)Operating System, yaitu instruksi-instruksi yang disimpan dalam komputer yang bertugas mengontrol dan mengkoordinir penggunaan CPU termasuk proses input data, penyimpanan, processing dan output. Operating sistem yang dipakai yaitu Windows dan Linux

2)Compilers, Assembling dan interpreters. Sistem ini berfungsi mengkonversikan instruksi yang ada dalam bahasa program ke bahasa mesin. Setiap bahasa program seperti COBOL, FOTRAN menggunakan sistem yang unik yang didasarkan pada struktur bahasa programnya. Soft ware ini biasanya digunakan dalam Intelejen Polri

3)Utilities. Software ini disediakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemasukkan/pengeluaran data seperti penyortiran atau pemunculan data. Beberapa Software yang umum dipakai yaitu program Word, Power Point, Corel Draw dan lain sebagainya.

b.Perangkat lunak aplikasi ( Application Software )

Application software atau program aplikasi merupakan susunan instruksi untuk melaksanakan tugas-tugas pemrosesan data seperti membuat daftar gaji, statistika data pada Bag Ops, daftar jaringan pelaku kejahatan, software koneksi internet Wireless dan lain-lain.

Pada perangkat lunak yang berisi laporan periodic dan khusus dapat menyatukan Konsep Management By Exeption yang dilakukan dalam beberapa cara yaitu :

1) Menyiapkan laporan hanya jika terjadi perkecualian

2) Menggunakan urutan laporan untuk menyoroti perkecualian. Dilakukan untuk

menarik perhatian pemakai pada catatan tertentu.

3)Mengelompokkan perkecualian bersama-sama, dapat mencari perkecualian

berdasarkan area-area tertentu

4) Menunjukkan varians dari normal. Kegiatan actual dibandingkan dengan rencana kegiatan dan perbedaannya ditampilkan dalam layar

Cara Pemrosesan dan Penyimpanan Data

Dalam pelaksanaan pemrosesan data penyimpanan data, Operator TI Polri menggunakan beberapa motode sebagai berikut .

1) On Line / Off Line

Tipe ini membedakan cara menginput dan memproses data. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara hardware komputer dan CPU dan akses data dari program ke CPU. On Line berarti bahwa hardware komputer selalu berhubungan dengan CPU tanpa bantuan manusia. Misalnya : terminal dan disk merupakan hardware yang selalu on line. Sedangkan Off Line adalah sebaliknya, yaitu untuk menempatkan pita magnetic disk ke drive harus dilakukan oleh operator sebelum dia dapat mengakses dengan CPU.

2) Penyimpanan Data

Penyimpanan data yang ada dalam sistem komputer sangat rumit. Setiap CPU memiliki unit penyimpanan yang disebut Main Memory, Internal Memory, Primary Storage atau Care Memory.

3) Sequential dengan Direct Access

Sequential access berarti data disimpan secara berurutan dan akses komputer dengan data jugga berurutan. Dengan kata lain, data yang disampaikan pada awal tape, misalnya harus dilewati lebih dahulu sebelum komputer dapat menemukan akhir tape. Contohnya magnetic tape. Direct atau Random Access berarti akses komputer ke data tidak dipengaruhi oleh tempat dimana data dalam media tersebut berada. Semua data yang disimpan memiliki kesempatan yang sama untuk dilihat/dipanggil. Contohnya magnetic disk.

4) File

Files sekumpulan catatan yang mempunyai sifat yang seragam dan khusus yang dapat berupa :

a) Transaction file, merupakan suatu paket transaksi yang memiliki ciri yang khusus selama periode tertentu, misalnya transaksi penjualan kredit.

b) Data Filed, adalah data yang merupakan catatan indivisu dalam satu file

c) Sequential File, adalah file yang disusun secara berurutan, misalnya disusun

menurut nomor langganan.

d) Direct File , adalah file yang disusun tidak secara berurutan.

Kerugian akibat kehilangan data.

Data yang diolah menjadi sebuah informasi, merupakan aset penting dalam organisasi saat ini. Banyak aktivitas operasi mengandalkan beberapa informasi yang penting. Informasi bagi sebuah organisasi Polri menjadi sebuah potret atau gambaran dari kondisi di masa lalu, kini dan masa mendatang. Jika informasi ini hilang akan berakibat cukup fatal bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya.

Sebagai contoh adalah jika data pelaku kejahatan sebuah Polda hilang akibat rusak, maka informasi yang terkait akan hilang, misalkan siapa saja pelaku kejahatan yang ada pada jaringan kejahatan tertentu . Atau juga daftar rencana kegiatan Polisi dalam mempersiapkan pengamanan wilayah dalam rangka operasi khusus dan rutin kepolisian.

Kehilangan data juga dapat terjadi karena tiadanya pengendalian yang memadai, seperti tidak adanya prosedur back-up file. Kehilangan data dapat disebabkan karena gangguan sistem operasi pemrosesan data, sabotase, atau gangguan karena alam seperti gempa bumi, kebakaran atau banjir.

Kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer

Pemrosesan komputer menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Banyak kesatuan Polri telah menggunakan komputer sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Mulai dari pekerjaan yang sederhana, seperti input data reserse/intelejen sampai penggunaan komputer sebagai bantuan bagi pimpinan satuan kerja Polri untuk mengambil keputusan berbasis data base. Dan banyak pula di antara satuan kerja tersebut sudah saling terhubung dan terintegrasi.

Akan sangat mengkhawatirkan bila terjadi kesalahan dalam pemrosesan di dalam komputer. Kerugian mulai dari tidak dipercayainya data yang masuk sampai kepada kesalahan proses pelaksanaan giat kepolisian dalam rangka pelayanan umum.

Pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah

Kualitas sebuah keputusan sangat tergantung kepada kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Tingkat akurasi dan pentingnya sebuah data atau informasi dari kesatuan Polri yang dibawahnya tergantung kepada jenis keputusan yang akan diambil oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja ( Polda, Polwil atau Polres).

Jika masing-masing jenjang manajer Satker Polri akan mengambil keputusan yang bersifat strategik, mungkin akan dapat ditoleransi berkaitan dengan sifat keputusan yang berjangka panjang. Tetapi kadangkala informasi yang menyesatkan akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang menyesatkan pula.

Kerugian karena penyalahgunaan komputer (Computer Abused)

Tema utama yang mendorong perkembangan dalam audit sistem informasi dalam sebuah organisasi seperti Polri adalah karena sering terjadinya kejahatan penyalahgunaan komputer. Beberapa jenis tindak kejahatan dan penyalahgunaan komputer antara lain adalah virus, hacking, akses langsung yang tak legal (misalnya masuk ke ruang komputer tanpa ijin atau menggunakan sebuah terminal komputer dan dapat berakibat kerusakan fisik atau mengambil data atau program komputer tanpa ijin) dan atau penyalahgunaan akses untuk kepentingan pribadi (seseorang yang mempunyai kewenangan menggunakan komputer tetapi untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya).

Nilai hardware, software dan personil sistem informasi

Dalam sebuah sistem informasi yang ada pada organisasi Polri seperti hardware, software, data dan personil ( user ) adalah merupakan sumber daya organisasi. Ada beberapa satuan kerja di Polri mengeluarkan dana yang cukup besar untuk investasi dalam penyusunan sebuah sistem informasi, akan tetapi masih terdapat kelemahan dalam proses kontinuitas pelaksanan karena penggunaan TI pada masing-masing kesatuan tergantung dengan kebijakan pimpinannya. Bila penggantinya tidak memiliki Visi “IT Minded” maka kebijakan yang dibangun dengan biaya mahal tersebut menjadi tidak berdaya. Sehingga diperlukan sebuah pengendalian untuk menjaga investasi yang telah dirintis ini.

Pemeliharaan kerahasiaan informasi

Informasi bagi di dalam sebuah organisasi Polri sangat beragam, mulai data personil,data kerawanan daerah, data jaringan pelaku kejahatan dan lain sebagainya adalah amat riskan bila tidak dijaga dan diawasi dengan benar. Seseorang dapat saja memanfaatkan informasi untuk disalahgunakan.

Sebagai contoh bila data pelaku jaringan teroris atau data intelejen Polri yang sangat rahasia, dapat diketahui / dijebol oleh hacker untuk memperoleh manfaat dalam kepentingan pribadi maka seluruh data tersebut bisa “jatuh” ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dampaknya dapat membahayakan keamanan negara.Oleh sebab itu dengan menyadari betapa pentingnya kerahasiaan sebuah informasi dan keamanan system yang ada dalam penggunaan IT Polri. Membuat hal ini sudah menjadi prioritas utama.

Dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi tersebut pengguna ( user ) yang baik tentunya memiliki kewajiban untuk tidak membeberkan pola “pertahanan” ataupun bersikap sombong terhadap keamanan yang dimiliki dalam Sitem TI Polri, karena hal tersebut sangat riskan membuat para hacker mencoba dengan keras untuk membobol system TI Polri.

Bentuk / Tahap Pengendalian dan Pengawasan TI Polri oleh Auditor SI

Audit Sistem Informasi TI Polri dapat dilakukan dengan berbagai macam tahap-tahap. terdiri

dari 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan.

Dalam tahap ini auditor melakukan audit terhadap susunan , struktur, prosedur, dan cara kerja komputer yang digunakan organisasi8. Dalam tahap ini auditor dapat memutuskan apakah audit dapat diteruskan atau mengundurkan diri menolak melakukan / meneruskan auditnya. Atau jika audit sudah terlanjur dilaksanakan, maka auditor dapat membalikkan pendapat kualifikasi.

b. Tahap Pemeriksaan Rinci.

Tahap audit secara rinci dapat dilakukan jika auditor memutuskan melanjutkan auditnya. Dalam tahap ini auditnya berupaya mendapatkan informasi lebih mendalam untuk memahami pengendalian yang diterapkan dalam sistem komputer.

Auditor harus dapat memperkirakan bahwa hasil audit pada akhirnya harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur pengendalian intern yang diterapkan dapat dipercaya atau tidak. Kuat atau tidaknya pengendalian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan langkah selanjutnya.

c. Tahap Pengujian Kesesuaian.

Tujuan pengujian kesesuaian adalah untuk mengetahui apakah struktur pengendalian intern yang digariskan diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak. Dalam tahap ini auditor dapat menggunakan ‘ COMPUTER ASSITED EVIDANCE COLLECTION TECHNIQUES’ (CAECTs) untuk menilai keberadaan dan kepercayaan auditor terhadap struktur pengendalian intern tersebut.

d. Tahap Pengujian Kebenaran Bukti.

Tujuan pengujian kebenaran bukti adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten, sehingga auditor dapat memutuskan apakah resiko yang material dapat terjadi atau tidak selama pemrosesan data di komputer. Pada tahap ini, pengujian yang dilakukan adalah (Davis at.all. 1981) pengujian untuk :

1).Mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data, 2) Menilai kualitas data, 3) Mengidentifikasi ketidakkonsistenan data, 4) Membandingkan data dengan perhitungan fisik, 5)Konfirmasi data dengan sumber-sumber dari luar.

e. Tahap Penilaian Secara Umum atas Hasil Pengujian.

Pada tahap ini auditor diharapkan telah dapat memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyiapkan pendapatannya dalam laporan auditan.

Audit TI Polri dapat juga dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : perencanaan pendahuluan, penjelasan tentang sistem yang diterapkan, penilaian struktur pengendalian intern secara umum, pengujian kesesuaian, pengujian kebenaran bukti, meneliti dan menilai laporan keuangan dengan mempertimbangkan bukti yang dikumpulkan, mengeluarkan pendapat auditor10.

Dalam melakukan review dan evaluasi pendahulauan terhadap pengendalian intern, auditor harus mendapatkan pengetahuan tentang sistem akuntansi untuk memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian secara menyeluruh. Jika auditor merencanakan akan meletakkan kepercayaan atas pengendalian intern dalam pelaksanaan audit, ia harus mempertimbangkan manual dan komputer yang berdampak terhadap fungsi satuan dan pengendalian khusus atas aplikasi sofware tertentu.

Auditor berkewajiban untuk menilai sistem TI Polri dan memahami situasi pengendalian dan arus transaksi yang diterapkan. Misalnya, mencakup sistem dan struktur, manajemen, sumber daya manusia, dan sifat-sifat pekerjaan yang diproses Polri.

Dalam Audit TI Polri , auditor melakukan kegiatan dokumentasi, penilaian, dan pengujian terhadap struktur pengendalian intern. Auditor harus mengintegrasikan hasil proses dalam pendekatan audit yang diterapkan audit yang diterapkan. Audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan TI Polri, yang mencakup :.

a. Pengendalian Umum.

Jika auditor menganggap bahwa pengendalian umum yang diterapkan sistem informasi lemah, maka pengendalian aplikasinya pun kemungkinan lemah. Jika pengendalian aplikasinya pun lemah, maka akan mempengaruhi audit yang akan dilakukan.

Jika auditor dapat meyakini bahwa pengendalian umum maupun pengendalian aplikasi satuan tugas kuat, maka pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sebaliknya jika auditor yakin bahwa pengendalian umum dan pengendalian aplikasinya lemah, maka ia tidak perlu meneruskan penilaiannya dan dapat langsung menerapkan teknik pengujian mencari kebenaran bukti (substantive test)12.

b. Pengendalian Aplikasi.

Prosedur mengendalikan aplikasi perangkat lunak audit, meliputi : partisipasi dalam perancangan dan pengujian program komputer, mengecek pengkodean program untuk menjamin bahwa pengkodean tersebut sesuai dengan spesifikasi program rinci, minta kepada petugas operator TI Polri untuk mereview perintah-perintah sistem operasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak tersebut akan berjalan dalam instalasi komputer, mengoperasikan perangkat lunak audit tersebut untuk file uji kecil (small test file) sebelum menjalankannya untuk file data utama, menjamin bahwa file yang benar yang digunakan, misalnya dengan cara mengecek ke bukti luar, seperti total kontrol yang dilakukan oleh pemakai, memperoleh bukti bahwa perangkat lunak audit tersebut berfungsi sebagai mana direncanakan, misalnya review informasi keluaran dan pengendalian, menciptakan cara-cara pengamaan yang semestinya untuk menjaga keamanan dari kemungkinan manipulasi file data Organisasi Polri.

Kesimpulan

Mekanisme penggunaan Sistem Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Polri telah mengaplikasikan perangkat keras (Hardware), perangkat lunak (Software) dan cara pemrosesan / penyimpanan data serta menggunakan personil yang bertugas mengoperasionalisasikan, dimana tentunya aplikasi TI Polri ini diperuntukkan sesuai dengan tugas pokok polri yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta dalam rangka penegakkan hukum.

Selama dalam pengoperasionalan sistem TI Polri tentunya terdapat beberapa kendala -kendala yang secara langsung dan tidak langsung mengganggu dan menghambat tujuan Organisasi Polri. Kendala tersebut antara lain : Kerugian akibat kehilangan data, kerugian akibat kesalahan pemrosesan computer, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, kerugian karena penyalahgunaan computer ( Computer Abused ), Nilai investasi dalam membuat Sistem Informasi yang besar namun kurang didukung kebijakan yang continue, dan masih kurangnya pemeliharaan kerahasiaan informasi.

Perkembangan penggunaan Sistem Teknologi Informasi oleh Polri tentunya menuntut konsekwensi agar dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensinya. Audit Sistem Informasi merupakan bentuk wasdal yang relevan pada saat ini karena AuditInformasi dilakukan terhadap Sistem Informasi secara keseluruhan. Bukan hanya perangkat TI yang digunakan seperti Software, Hardware dan jaringan saja, tetapi audit dilakukan terhadap seluruh aspek yang terlibat dan relevan dalam sistem informasi. Sehingga pada akhirnya tidak terjadi kebocoran Sistem Informasi yang dilakukan dari ekternal dan internal Polri sendiri selain itu diharapkan Investasi Sistem TI yang dilakukan tidak berimplikasi pemborosan dan ketidak efisienan.

PENGEMBANGAN ORGANISASI_

NURHAEDAH NAR (20081005) MASRYANA (20081345)

NURAENI (20081056) ULIDAWATI (20081035)

FATIMAH (200810020 HARDIANTI (20081114)

RUSNIATI (20081061) ERNI (20081034)

DARMAWAN (20081116) YUSUF (20081072)

RAMLI ASIS (20081031)

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Organisasi sebagai alat dalam arti abstrak untuk merealisir, apa yang menjadi keputusan strategik yang ditetapkan, maka mau tidak harus mengikuti atas perubahan lingkungan yang digerakkan oleh kekuatan kepemimpinan untuk hidup dan bertahan dalam abad 21, oleh karena itu, organisasi sebagai alat dimanifestasikan terutama dalam hubungan dua faktor yang disebut dengan fleksibilitas disatu sisi dan disisi lain adalah dapat tidaknya dikontrol.

Hal itu laksana perbedaan antara seorang bayi dan orang yang lebih tua. Bayi itu sangat fleksibel dan dapat memasukkan jari kakinya kedalam mulutnya, namun gerakan-gerakan dan perilakunya agak sulit dikontrol. Dengan meningkatnya usia kita akhirnya seseorang yang lebih tua juga akan kehilangan sifatnya yang dapat dikontrol. Pengembangan organisasi (PO) ADALAH suatu disiplin perubahan perencanaan yang menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan praktek keperilakuan untuk membantu organisasi-organisasi mencapai efektivitas yang lebih besar.

Tipe-tipe organisasi saat ini sangat bervariasi dalam hal ruang lingkup dan ukuran dan mungkin akan memiliki beberapa praktik yang unik pada organisasi itu. Misalnya, sebuah organisasi yang umum adalah organisasi akademik yaitu universitas. Terdapat beberapa ritual dalam perguruan tinggi, seperti orientasi mahasiswa baru, pestafrat ernit y (perkumpulan khusus mahasiswa di perguruan tinggi sertasorority (perkumpulan khusus mahasiswi), serta makanan kantin. Praktik-praktik seperti bimbingan dan magang juga memberi ciri kebanyakan institusi di perguruan tinggi.

Jelaslah bahwa inti dari kehidupan organisasi ditemukan di dalam budayanya. Dalam hal ini, budaya tidak mengacu pada keanekaragaman ras, etnis, dan latar belakang individu. Melainkan budaya adalah suatu cara hidup di dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi mencakup iklim atau atmosfer emosional dan psikologis. Hal ini mungkin mencakup semangat kerja karyawan, sikap, dan tingkat produktivitas. Budaya organisasi juga mencakup simbol (tindakan, rutinitas, percakapan, dst.) dan makna-makna yang dilekatkan orang pada simbol- simbol ini. Makna dan pemahaman budaya dicapai melalui interaksi yang terjadi antar karyawan dan pihak manajemen.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah :

1. Apa pengertian pengembangan organisasi ?

2. Apa pengertian budaya organisasi ?

3. Bagaimana pengembangan organisasi karena budaya organisasi ?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengembangan Organisasi

Pengembangan Organisasi memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Suatu reorientasi fundamental dan radikal dalam cara organisasi beroperasi

2. Organisasi atau perusahaan yang sedang mengalami transformasi

3. Mengarahkan atau memimpin orang untuk melakukan sesuatu secara berbeda,atau sesuatu yang berbeda dengan apa yang biasa dilakukannya selama ini.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengembangan organisasi adalah suatu keadaan dimana sebuah organisasi mengalami sesuatu yang berbeda dengan apa yang biasa dilakukannya untuk mempertahankan dan atau mengembangkan organisasi tersebut. Pengembangan organisasi selalu terjadi dalam setiap organisasi baik secara sengaja atau berencana (planned change) maupun secara tidak sengaja atau tidak berencana (haphazard change.

Organisasi perlu melakukan pengembangan karena adanya desakan dari berbagai faktor untuk melakukan perubahan.Faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi

Pengembangan organisasi adalah suatu proses yang berorientasi kepada pemecahan persoalan. Dengan demikian, maka baik teknik maupun metoda yang dipergunakannya selalu bertujuan untuk menemukan dan memecahkan persoalan organisasi. Persoalan tersebut meliputi persoalan yang timbul karena kurang sempurnanya susunan organisasi maupun proses kegiatan dan interaksi dalam organisasi tersebut. Titik tolak untuk mulai menyelenggarakan suatu program perubahan adalah memahami apa yang dimaksud dengan strategi perubahan total. Dengan perkataan lain perlu pengenalan yang tepat tentang proses pengembangan organisasi sebagai instrument yang handal dalam memikirkan, merencanakan dan mengadakan perubahan.

Dilihat dari segi proses maka dalam setiap organisasi terdapat dua ujung tombak . Pada ujung tombak yang satu terdapat proses afektif, yaitu proses yang berkaitan dengan hubungan antar perorangan, komunikasi, tingkat rasa mempercayai, rasa tolong-menolong, dan tingkat penerimaan antar sesama anggota. Kemudian pada ujung tombak yang lainnya terdapat proses pelaksanaan tugas pekerjaan yaitu proses yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, bagaimana tujuan dan sasaran ditetapkan, proses perencanaan dan penyusunan anggaran pengorganisasian dan sebagainya.

Proses pengembangan organisasi merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Tiga kegiatan utama dalam kegiatan pengembangan organisasi menurut Marguiles dan Raia, yaitu : Prework (kegiatan pendahuluan), Data Collection (pengumpulan data) dan Diagnosis (diagnose), serta Planned Change Interventions (intervensi untuk melakukan perubahan berencana). Tahap tersebut merupakan suatu cara pentahapan teoritis saja, karena semuanya berhubungan satu sama lain dan sama sekali tidak mungkin dilihat secara terpisah apalagi dipisahkan.

Adapun tujuan dilakukannya pengembangan organisasi , diantaranya:

1. Meningkatkan kemampuan organisasi

2. Meningkatkan peranan organisasi

3. Melakukan penyesuaian secara internal dan eksternal

4. Meningkatkan daya tahan organisasi

5. Mengendalikan suasana kerja

B. Pengertian Budaya Organisasi

Schein membahasakan budaya adalah sebagai satu kesatuan dan seluruhan yang komplek yang mencakup pengetahuan, kepercayaan kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan dan kebiasaan anggota masyarakat. Sifat dari budaya yang berkesinambungan tersebut dan hadir di kehidupan mengakibatkan budaya meliputi semua penetapan perilaku yang dapat diterima selama satu fase kehidupan tertentu. Budaya juga terbentukdari struktur fisik serta lingkungan sosial yang mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan pengaruh dari budaya itu sendiri terhadap kehidupan kita sebagaian besar tidak kita disadari.

Menurut Robbins (2001:525), budaya organisasi merupakan sistem makna bersama terhadap nilai-nilai primer yang dianut bersama dan dihargai organisasi, yang berfungsi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, menciptakan rasa identitas bagi para anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen kolektif terhadap organisasi, meningkatkan kemantapan sistem sosial, serta menciptakan mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu membentuk sikap dan perilaku para anggota organisasi. Deal dan Kennedy sebagaimana dikutip Robbins (2001:479) menjelaskan budaya organisasi sebagai nilai-nilai dominan yang didukung organisasi.

Budaya merupakan sistem dari aturan informal yang menunjukkan bagaimana orang-orang didalamnya berperilaku pada sebagian besar waktunya dalam organisasi. Dengan kata lain budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Makna itu mewakili suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi tersebut, yang menyangkut aturan-aturan dan larangan-larangan yang menentukan bagaimana para anggota akan bertindak antara satu terhadap lainnya dan terhadap orang luar organisasi.

Dari semua penjabaran diatas, terlihat jelas betapa amat kompleksnya keterkaitan antara budaya organisasi dengan problematika organisasi. Demikian halnya dengan definisi budaya organisasi yang beragam, namun ada dua benang merah dari pemahaman budaya organisasi yaitu stabilitas dan integrasi. Budaya juga terhubung erat dalam kerangka organization development, yang terkait erat dengan program intervensi keorganisasian, struktur organisasi dan pada akhirnya menyentuh aktivitas perencanaan SDM, pengembangan, pendidikan dan pelatihan agar SDM memiliki nilai budaya yang kuat, adaptif, dan sesuai dengan tuntutan “dunia terkait”. Selain stabilitas struktur dan integrasi ada rongga lain yang tercakup dalam budaya perusahaan yakni nilai, pola perilaku, tata cara, adat istiadat, tradisi dan sebagainya.

C. pengembangan organisasi karena budaya organisasi

Dalam organisasi publik terdapat kecenderungan baru yang menunjukkan perhatian serius atas budaya organisasi dari para pengambil kebijakan dan pimpinan puncak organisasi pelayanan publik. Perhatian atas budaya organisasi menjadi semakin meningkat ketika baik perspektif kebijakan publik maupun perspektif manajemen publik dalam administrasi negara masih menyisakan sejumlah masalah dalam masa transisi di negara sedang berkembang (Minogue, Polidano, Hulme : 1998, 3-4).

Pelayanan publik sebagai suatu proses kinerja organisasi (birokrasi), keterikatan dan pengaruh budaya organisasi sangatlah kuat. Dengan kata lain, apapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi publik sebagai perwujudan dari budaya organisasi publik.

Oleh karena itu Malcolm Walters (1994) pernah mengingatkan bahwa kegagalan daripada pelayanan publik ini disebabkan karena aparat (birokrasi) tidak menyadari adanya perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam budaya masyarakatnya dari budaya yang bersifat hirarkhis, budaya yang bersifat individual, budaya yang bersifat fatalis, dan budaya yang bersifat egaliter. Pelayanan publik yang modelnya birokratis cocok untuk budaya masyarakat hirarkhis; pelayanan publik yang modelnya privatisasi cocok untuk budaya masyarakat individual (yang anti hirarkhis); pelayanan publik yang modelnya kolektif cocok untuk budaya masyarakat fatalis (yang mendukung budaya hirarkhis dan anti budaya individu); sedangkan pelayanan publik yang modelnya memerlukan pelayanan cepat dan terbuka cocok untuk budaya masyarakat egaliter (yang anti budaya hirarkhis, anti budaya individu dan anti budaya fatalis). Agus Suryono dalam makalahnya ( 2007 ) cenderung mengatakan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah memasuki era budaya masyarakat egaliter; oleh karenanya bentuk pelayanan publik yang cocok adalah model pelayanan cepat dan terbuka.

Tanpa perubahan budaya, hanya sedikit harapan perbaikan terus menerus dalam kinerja organisasi. Banyak para pengamat dan cendikiawan mengakui bahwa budaya organisasi mempunyai efek yang perkasa atas kinerja dan kefektifan organisasi dalam jangka yang panjang. Hanya 1 (satu) dari 75 (tujuh puluh lima) yang diindikasikan bahwa budaya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai dampak pada kinerja organisasi (Nevizond Chatab,2007). Secara teoritis, perubahan-perubahan komitmen dalam organisasi akan dikuti oleh kegiatan pengembangan organisasi yang langsung maupun tidak langsung merubah pula tradisi-tradisi budaya kerja organisasi yang sudah ada.

Perubahan dalam organisasi (birokrasi) apapun bentuknya jika tidak dipersiapkan dengan matang justru akan menimbulkan dampak negatif (dis-consequenses) daripada dampak positifnya (Eu-consequenses). Oleh karena itu bagi administrator public perubahan situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini (sebut saja, perubahan struktur, fungsi, finansial, personalia dan kultur organisasi dalam kasus otonomi daerah) harus diantisipasi dan disiasati sedini mungkin secara cermat dan bijaksana (wait and see) sebelum melakukan tindakan nyata. Sebab bisa jadi perubahan struktur, fungsi, finansial dan personalia tidak diikuti oleh perubahan kulturnya; tetapi bisa jadi juga perubahan struktur, fungsi, financial dan personalia yang dikuti oleh perubahan kulturnya hanya bersifat sementara dan semu (pseudo) karena mengandung unsur keterpaksaan dan dipaksa oleh tuntutan reformasi massa. Jika hal ini yang terjadi, maka apa yang dimaksud dengan reformasi administrasi (birokrasi) akan bersifat retorika belaka dan tidak autonomous (murni)

Budaya Organisasi memiliki sejumlah fungsi bagi pengembangan organisasi: berperan sebagai penentu batas-batas; artinya, budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan karyawan. Budaya bertindak sebagai mekanisme alasan yang masuk akal (sense-making) serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan.

Budaya menjadi kendala manakala nilai-nilai yang dimiliki bersama tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi.Hal ini paling mungkin terjadi bila lingkungan sebuah organisasi bersifat dinamis

• Hambatan bagi keragaman. Merekrut karyawan baru yang, karena faktor ras, usia, jenis kelamin, ketidakmampuan, atau perbedaan-perbedaan lain, tidak sama dengan mayoritas anggota organisasi lain akan menciptakan sebuah paradoks
• Hambatan bagi akuisisi dan merger. Secara historis, faktor kunci yang diperhatikan manajemen ketika membuat keputusan akuisisi atau merger terkait dengan isu keuntungan finansial atau sinergi produk.Belakangan ini, kesesuaian budaya juga menjadi fokus utama.

Jadi, Sebuah budaya organisasi yang kuat menjadi sebuah petunjuk atau arahan sebuah organisasi. Budaya organisasi yang kuat juga menjadi petunjuk bagi tenaga kerja. Hal itu membantu mereka untuk mengerti “jalan yang di tempuh untuk menyelesaikan yang ada di sekitar mereka”. Pada tujuannya, budaya yang kuat menyediakan stabilitas sebuah organisasi, hal itu juga menjadi penghalang utama bagi perubahan. Kita melihat bahwa setiap organisasi mempunyai sebuah budaya dan mempertahankan pada kekuatan itu, budaya organisasi yang kuat dapat memberi pengaruh yang signifikan pada sikap dan perilaku setiap anggota organisasi karena tingkat yang tinggi dari kebersamaan dan intensitas menciptakan sebuah “ internal climate” dari control perilaku.

Budaya organisasi yang kuat mempunyai sebuah dampak yang besar pada perilaku tenaga kerja dan hubungan yang lebih langsung untuk mengurangi pergantian tenaga kerja. Dalam sebuah budaya yang kuat, nilai utama organisasi adalah mempertahankan secara intensif dan kebersamaan yang luas.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. pengembangan organisasi adalah suatu keadaan dimana sebuah organisasi mengalami sesuatu yang berbeda dengan apa yang biasa dilakukannya untuk mempertahankan dan atau mengembangkan organisasi tersebut. Pengembangan organisasi selalu terjadi dalam setiap organisasi baik secara sengaja atau berencana (planned change) maupun secara tidak sengaja atau tidak berencana (haphazard change.

2. budaya organisasi merupakan sistem makna bersama terhadap nilai-nilai primer yang dianut bersama dan dihargai organisasi, yang berfungsi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, menciptakan rasa identitas bagi para anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen kolektif terhadap organisasi, meningkatkan kemantapan sistem sosial, serta menciptakan mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu membentuk sikap dan perilaku para anggota organisasi.

3. Tanpa perubahan budaya, hanya sedikit harapan perbaikan terus menerus dalam kinerja organisasi. Banyak para pengamat dan cendikiawan mengakui bahwa budaya organisasi mempunyai efek yang perkasa atas kinerja dan kefektifan organisasi dalam jangka yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Boed-health.blogspot.com/

Gitosudarmo I, Sudita I. 1997. Perilaku Keorganisasian. Yogyakarta: BPFE.

Indrawijaya, Adam I. 1989. Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Bandung : Sinar Baru.

Makmuri, Muchlas. 2005. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

P. Tmpubolon Manahan Dr. 2004. Perilaku Keorganisasian. Jakarta: Ghaya Indonesia

.Robbins, Stephen P.1996. Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenhallindo.

Siagian, Sondang. P. 2002. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara