PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2000
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan
kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki
kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan;
b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi
tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan
kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan
pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai
Negeri Sipil secara menyeluruh;
c. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada
kompetensi jabatan;
d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu mengatur kembali
ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3390);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Diklat adalah proses penyelenggaraan mengajar dalam rangka meningkatkan
kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya CPNS adalah Warga Negara Indonesia
yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
5. Pejabat pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara,
Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan
Bupati/Walikota.
6. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan
Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan
dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan
Diklat.
7. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga
Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan,
koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung
jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
9. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang
berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar
dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.
10. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan
Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT
Pasal 2
Diklat bertujuan :
a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dnn
etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
b. meneiptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa;
c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
Pasal 3
Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan
persyaratan jabatan masing-masing.
BAB III
JENIS DAN JENJANG DIKLAT
Pasal 4
Jenis Diklat terdiri dari :
a. Diklat Prajabatan;
b. Diklat Dalam Jabatan.
Pasal 5
(1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
(2) Diklat Prajabatan terdiri dari :
a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.
Pasal 6
(1) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
(2) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.
Pasal 7
Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka
pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan
dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya
organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan
masyarakat.
Pasal 8
(1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan dengan sebaik-baiknya.
(2) Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:
a. Diklat Kepemimpinan;
b. Diklat Fungsional;
c. Diklat Teknis.
Pasal 9
Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai
persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang
jabatan struktural.
Pasal 10
Diklatpim terdiri dari :
a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Strukt11ral Eselon III ;
c. Dikaltpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;
d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I.
Pasal 11
(1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai
dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
(2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan
Fungsional yang bersangkutan.
Pasal 12
(1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang
diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
(2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara
berjenjang.
(3) Jenis dan Jenjang Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
BAB IV
PESERTA DIKLAT
Pasal 13
Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS.
Pasal 14
(1) Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural.
(2) PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti
Diklatpim Tingkat di bawahnya.
Pasal 15
Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan
Fungsional tertentu.
Pasal 16
Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis
dalam pelaksanaan tugasnya.
BAB V
KURIKULUM DAN METODE DIKLAT
Pasal 17
(1) Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.
(2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan
pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta unsur ahli
lain.
(3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
(5) Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
Pasal 18
Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa.
BAB VI
TENAGA KEDIKLATAN
Pasal 19
Tenaga kediklatan terdiri dari:
a. Widyaiswara;
b. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah;
c. Tenaga kediklatan lainnya.
BAB VII
SARANA DAN PRASARANA DIKLA T
Pasal20
(1) Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah peserta
Diklat.
(2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat.
BAB VIII
PENYELENGGARAAN DIKLAT
Pasal 21
(1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal.
(2) Penyelenggaraan Diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka.
(3) Penyelenggaraan Diklat Secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam
bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.
Pasal 22
(1) Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
(2) Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan
oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.
(3) Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
(4) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang
terakreditasi.
BAB IX
PEMBIAYAAN DIKLAT
Pasal 23
Pembiayaaa Diklat dibebankan pada anggaran instansi masing-masing.
BAB X
PENGENDALIAN DIKLAT
Pasal 24
Instansi Pengendali bertugas melakukan:
a. pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan;
b. pengawasan standar kompetensi jabatan;
c. pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
Pasal 25
Pejabat pembina kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik
tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat yang telah diikuti serta
melaporkan hasilnya kepada Instansi Pengendali.
BAB XI
PEMBNAAN DIKLAT
Pasal 26
(1) Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan.
(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyusunan pedoman Diklat;
b. bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat;
c. bimbingan dalam Penyelenggaraan Diklat;
d. standarisasi dan akreditasi Diklat;
e. standarisasi dan akreditasi widyaiswara;
f. Pengembangan sistem informasi Diklat;
g. pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat;
h. pemberian bantuan teknis melalui konsultansi, bimbingan di tempat kerja, kerja
sama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.
Pasal 27
Pejabat pembina kepegawaian melakukan :
a. identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan
kebutuhan instansinya;
b. evaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan serta
melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina.
Pasal 28
(1) Pembinaan Diklat fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional
dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
a. penyusunan pedoman Diklat;
b. pengembangan kurikulum Diklat;
c. bimbingan penyelenggaraan Diklat;
d. evaluasi Diklat.
Pasal 29
(1) Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dan
berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
a. penyusunan pedoman Diklat;
b. pengembangan kurikulum Diklat;
c. bimbingan penyelenggaraan Diklat;
d. evaluasi DikIat.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30
Dalam rangka penyamaan visi, misi, dan strategi tentang kebijaksanaan nasional bagi
pejabat karier yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Pejabat Politik,
diselenggarakan program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) oleh Instansi
Pembina.
Pasal 31
(1) Diklat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti pula oleh Pejabat
pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan peserta tamu dari negara-negara sahabat
yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan ditetapkan
oleh Instansi Pembina.
(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan PNS dalam Diklat yang diselenggarakan di luar
Instansi atau di luar negeri diatur tersendiri oleh Instansi Pembina.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
(1) Penyelenggaraan Diklat yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Pemerintah ini
mulai diberlakukan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebelumnya.
(2) Penyetaraan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dalam Jabatan sebelum
diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai berikut :
a. Diklat ADUM setara dengan Diklatpim Tingkat IV;
b. Diklat SPAMA setara dengan Diklatpim Tingkat III;
c. Diklat SPAMEN setara dengan Diklatpim Tingkat II;
d. Diklat SPATI setara dengan Diklatpim Tingkat I.
(3) Bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus SESPA/SESPANAS dianggap telah
mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat II dan Diklatpim Tingkat I.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur
oleh Instansi Pengendali, Instansi Pembina, dan Instansi Penyelenggara secara sendirisendiri
atau bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan
peraturan perundang- undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 35
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 198 .
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2000
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
I. UMUM
Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dlm seluruh tumpah darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, PNS sebagai unsur utama sumber
daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam
mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan.
Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan
nasional adalah PNS yang memiliki kompetensi penuh kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
proresional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung
jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara di dalam
negara hukum yang demokratis.
Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, diperlukan Diklat yang
mengarah pada :
a. peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan
masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air;
b. peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya;
c. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan
dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja
dan organisasinya.
Dasar pemikiran kebijaksanaan Diklat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
ini adalah sebagai berikut :
a. diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS;
b. diklat mempunyai kerkaitan dengan pengembangan kurier PNS;
c. sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan,
penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat;
d. diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan
yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan
dan staf.
Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang
mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan
dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat
diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan
Instansi Pengendali.
Pasal 10
Penyelenggaraan Diklatpim untuk setiap tingkat jabatan struktural disesuaikan, dengan
formasi jabatan struktural dan rencana pengisian jabatan/mutasi jabatan struktural pada
instansi masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Pasal 11
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk
pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan
kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan
kompetensi jabatan masing-masing.
PNS yang perlu mengikuti Diklat Teknis adalah PNS yang telah dievaluasi oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi
Diklat Instansi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
PNS yang akan mengikuti Diklatpim ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi
yang didasarkan pada peta jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan.
Setiap instansi memberikan prioritas kepada PNS yang telah menduduki jabatan
struktural lintuk menjadi peserta Diklatpim. Komposisi peserta Diklatpim antara yang
sudah dan yang belum menduduki jabatan struktural diatur dalam pedoman yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional tertentu, adalah jabatan-jabatan fungsional
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
PNS yang perlu mengikuti Diklat Flingsional adalah PNS yang telah di evaluasi oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan Tim
Seleksi Diklat Instansi.
PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan fungsional tertentu dapat
diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan
Instansi Pengendali.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (l)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan unsur ahli lain adalah para pakar yang mempunyai kompetensi
yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Diklat yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 18
Mengingat peserta Diklat telah memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja
tertentu maka digunakan metode Diklat Bagi Orang Dewasa yang :
1. sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta;
2. bersifat interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta;
3. berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis, dan fleksibel.
Pasal 19
Huruf a
Cukur jelas
Huruf b
Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat
instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola secara langsung program diklat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan tenaga kediklatan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang
bukan Widyaiswara, bukan pengelola Lembaga Diklat Pemerintah tetapi karena keahlian,
kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan peneapaian tujuan Diklat.
Contoh: Si Bambang seorang Kepala Biro yang ditugasi mengajar pada Diklat Prajabatan
disebut tenaga kediklatan lainnya.
Pasal 20
Ayat (l)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat adalah persyaratan
minimal yang menyangkut kualitas dan kuantitas fasilitas dan peralatan Diklat sesuai
dengan kriteria yang ditentukan dalam persyaratan akreditasi Diklat.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pelatihan dengan sistem jarak jauh, dilakukan untuk menjangkau peserta di tempat yang
jauh dari penyelenggara Diklat yang pelaksanaannya melalui proses belajar mandiri dan
tutorial serta menggunakan berbagai media komunikasi.
Pasal 22
Akreditasi terhadap lembaga diklat dimaksudkan sebagai upaya standardisasi kualitas
penyelenggaraan Diklat PNS.
Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi adalah Unit Penyelenggara Diklat
Pemerintah yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk
menyelenggarakan suatu Diklat tertentu. Untuk memberikan akreditasi tersebut lnstansi
Pembina membentuk Tim Akreditasi yang terdiri dari lnstansi Pembina dan Instansi yang
bersangkutan.
Lembaga Diklat swasta yang terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat Fungsional
dan/atau Diklat Teknis tertentu.
Pasal 23
Anggaran Belanja Diklat bersumber dari Anggaran BeJanja Rutin dan Anggaran Belanja
Pembangunan instansi masing-masing.
Pasal 24
Untuk mengembangkan dan menetapkan standar kompetensi jabatan, Instansi Pengendali
membentuk Tim Standar Kompetensi Jabatan yang terdiri dari InstanSi Pengendali dan
instansi yang bersangkutan.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Huruf a
Identifikasi kebutuhan diklat dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian bersama
dengan pejabat lembaga Diklat instansi yang bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 30
Yang dimaksud pejabat politik dalam ketentuan ini antara lain Menteri, Gubernur, dan
Bupati/Walikota.
Penyamaan persepsi antara pejabat politik dan pejabat struktural eselon I penting untuk
mewujudkan kesesuaian dan keterpaduan, serta menghindari terjadinya perbedaan
penafsiran dan implementasi dari kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.
Pasal 31
Ayat (1)
Pejabat BUMN dan BUMD adalah bagian dari aparatur perekonomian negara yang perlu
memahami visi, misi, strategi, dan kebijaksanaan nasional agar dapat menyelaraskan
perannya dengan aparatur negara secara keseluruhan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan di luar instansi adalah di luar instansi tempat peserta bekerja atau
bertugas.
Yang dimaksud dengan Diklat luar negeri tidak temasuk seminar, konferensi, dan sekolah
atau pendidikan tinggi.
Pasal 32
Penyelenggaraan Diklat ADUM, SPAMA, SPAMEN, dan SPATI yang sedang
berlangsung pada saat Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, tetap dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 dan ketentuan- ketentuan
pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4019
Tidak ada komentar:
Posting Komentar