KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, zat Yang Maha Indah dengan segala keindahan-Nya, zat yang Maha Pengasih dengan segala kasih sayang-Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua makhluk-Nya. Alhamdulillah berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam mahabbah semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Allah terakhir dan penyempurna seluruh risalah-Nya.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa memberikan motivasi dalam rangka menyelesaikan makalah ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ibu A.Aminah selaku guru pembimbing mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang telah memberi bimbingan kepada penulis
2. orang tua yang telah memberi memotivasi sehingga dapat selesai.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga kebaikan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis menjadi amal sholeh yang senantiasa mendapat balasan dan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhana wa Ta’ala.
Amin.
Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.
Penulis
KELOMPOK III
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR Hal 1
DAFTAR ISI Hal 2
BAB I : PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Hal 3
BAB II : PEMBAHASAN
Struktur dan Proses Politik Indonesia Hal 4
PENUTUP
Kesimpulan Hal 13
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Politik adalah suatu proses dimana masyarakat memutuskan bahwa aktivitas tertentu adalah lebih baik dari yang lain dan harus dilaksanakan. Dengan demikian struktur politik meliputi baik struktur hubungan antara manusia dengan manusia maupun struktur hubungan antara manusia dengan pemerintah. Selain itu, struktur politik dapat merupakan bangunan yang nampak secara jelas (kengkret) dan yang tak nampak secara jelas. Jadi , Politik adalah Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik.
Ketika berbicara struktur politik maka yang akan diperbincangkan adalah tentang mesin politik sebagai lembaga yang dipakai untuk mencapai tujuan. Pembuatan kebijakan publik adalah sebuah proses politik yang melibatklan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga akhir dari proses politik tersebut adalah produk subyektif yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari pelaku kebijakan. Sebagai proses politik, pembuatan kebijakan tidak perna sepi dari perdebatan. Sebelum tahun 1980-an studi kebijakan dimaknai sebagai suatu proses politik yang linier yang terdiri dari berbagai tahapan proses pengambilan.
Karena dalam kebijakan publik wilayah lingkungan kepijakan publik, diantaranya: stakeholders kebijakan, kebijakan publik. Dalam pembuatan kebijakan publik terjadi proses komunikasi antar elmen diantarnya adalah aktor, struktur, dan organisasi yang bersifat dialektif.
Akhirnya, mengingat sebegitu luas pembicaraan mengenai Struktur dan Proses Politik Indonesia . Oleh karena itu terlebih dahulu kami akan membahas satu persatu mengenai Struktur Politik Indonesia yang dilanjutkan dgn Proses Politik Indonesia.
PEMBAHASAN
STRUKTUR DAN PROSES POLITIK INDONESIA
1. STRUKTUR POLITIK INDONESIA
Struktur adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur politik sebagai satu species struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi-alokasi nilai yang bersifat otoritatif yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.
Kekuasaan merupakan substansi pokok pembahasan ilmu politik ia merupakan hal pokok seperti energi dalam konsep ilmu alam (Bertrand Russel). Kekuasaan adalah sebuah kapasitas, kapabilitas atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Kapasitas demikian erat hubungannya dengan wewenang (authority) hak (right), dan kekuatan (force, naked power).
Unit dasar Struktur Politik adalah peran individu. Peran merupakan pola-pola perilaku yang teratur, yang ditentukan oleh harapan-harapannya sendiri dan tindakan-tindakan dan orang lain. Struktur politik senantiasa melibatkan fungsi politik, dan karena pendekatan yang digunakan biasa disebut sebagai struktur fungsional. (Menurut Almond dan Powell Jr). Keuntungan pendekatan struktur fungsional adalah memberi kesempatan kepada kita guna menghindari kebingungan yang mungkin timbul antara tujuan-tujuan struktur yang bersifat formal dengan fungsi-fungsi politik yang secara actual mereka jalankan
Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Struktur politik di Indonesia berupa Sistem politik demokrasi berdasarkan Pancasila :
· Kedaulatan rakyat
· Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan
· Didalam lembaga perwakilan selalu diusahakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Almond dan Powell Jr membedakan Struktur Politik atas :
1. Suprastruktur politik
Mesin politik resmi (Suprastruktur Politik) adalah mesin politik yang ada dalam Negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti, perubahan UUD, pembuatan UU,pembuatan keputusan politik lainnya , yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Lembaga suprastruktur politik dapat disebut sebagai mesin politik formal atau resmi, yang dengan absah mengidentifikasi berbagai masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.
Mesin politik formal (Suprastruktur ) dapat dikategorikan :
1) Meminjam teori Montesqui (Emanuel Kant : Trias Politica) kekuasaan pemerintah dipisah sehingga terbagi menjadi : kekuasaan atau lembaga legislatif (pembuat undang-undang) eksekutif (pelaksana undang-undang) dan yudisial/yudikatif (pelaksana peradilan). Menurut teori ini tujuan semula adalah sparation of power guna mencegah keabsolutan penguasa. Karena itu kekuasaan harus dipisah. Tetapi dalam perkembangannya berubah menjadi pembagian kekuasaan (distribution of power). Selanjutnya “teori catur praja” Vollenhoven membagi kekuasaan menjadi : pemerintahan, kepolisian, peradilan, dan perundang-undangan.
2) Dilihat dari perspektif teori dikotomi, hanya ada dua kekuasaan yaitu : kekuasaan menetapkan kebijakan (politcy making) dan kekuasaan melaksanakan kebijakan (policy executing).
3) Dilain pihak Almond melihat bahwa suprastruktur politik mempunyai fungsi sehingga kekuasaan lalu dibagi menjadi rule making, rule application, rule adjudication.
2. Infrastruktur politik
Mesin politik informal (Infrastruktur Politik) adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti, perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya , yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Faktor yang bersifat informal (tidak atau kurang resmi) yang dalam kenyataanmempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversikan tuntutan, dukungan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kelompok ini termasuk golongan penekan, withinput, alat komunikasi massa dan lain-lain. Struktur semacam ini dapat berupa tatanan atau pranata yang tak tampak secara jelas tetapi berpengaruh, dan eksistensinya dapat dirasakan karena adanya fungsi-fungsi yang mengalir sehingga pendekatan yang digunakan kemudian disebut tructural functional.
Yang termasuk dalam tidak resmi atau kurang resmi :
1. Pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan sosial ekonomi, walaupun tidak nampak sebagai asosiasi tetapi juga memiliki kekuatan, minimal memberikan dasar sikap mental (mental attitude) kelompok tertentu sehingga memiliki forces of revolution. Pengelompokan tersebut terdiri atas golongan tani, golongan pekerja/buruh, golongan professional,kelas menengah, golongan intelegensia.
2. Pengelompokan atas dasar perbedaan cara, gaya disatu pihak dan pengelompokan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan. Karena seringkali bersifat terorganisir dan mempunyai struktur sehingga membentuk assasional politik (political associational groups). Yang termasuk dalam kategori ini adalah golongan anggota organisasi sosial non politik, golongan agama/spiritual, golongan seniman, golongan media massa dan lain-lain.
3. Pengelompokan masyarakat atas dasar kenyataan dalam kehidupan politik rakyat yang satu sama lain mengemban fungsi dan peranan politik tertentu, yang secara konvensional dikenal dalam setiap system politik. Kategori ini antara lain : partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, tokoh politik dan media komunikasi politik.
Hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia yaitu:
1. Unsur-unsur yang ada dalam suprastruktur dan infrastruktur saling mempengaruhi,
2. Suprastruktur sebagai pembuat keputusan akan mendapat masukan berupa tuntutan dan aspirasi dari infrastruktur.
3. Infrastruktur akan menopang dan melaksanakan segala produk dan kebijakan suprastruktur politik.
Fungsi Struktur Politik :
1.Pendidikan Politik
Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan
menumbuhkan orientasi-orientasi poltik pada individu. Ia meliputi
keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan
perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan
seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik
pendidikan politik memiliki tiga tujuan yaitu:
- Membentuk kepribadian politik: pembentukan kepribadian politik dilakukan metode tak langsung yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya.
- Membentuk Kesadaran politik: untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua metode yaitu dialog dan pengajaran instruktif.
- Membentuk partisipasi politik: adapun partisipasi politik, ia terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik bermasyarakat.
2.Agregasi Kepentingan
Agregasi kepentingan adalah fungsi mengubah atau mengkonversikan tuntutan-tuntutan sampai menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan umum. Contohnya: para supir angkutan pelabuhan di Indonesia berdemo menuntut agar peraturan menteri keuangan tentang pengenaan pajak terhadap supir angkutan pelabuhan tidak jadi diterapkan, dan akhirnya peraturan itu tidak jadi diterapkan. Pengertian lain dari agregasi kepentingan adalah fungsi menampung kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan.
3.Artikulasi Kepentingan
Berbagai macam kepentingan dapat kita temukan pada setiap masyarakat di manapun mereka berada. Kepentingan-kepentingan tersebut pada hakekatnya merupakan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. Cara yang ditempuh oleh suatu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingan mereka adalah dengan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tersebut kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang umtuk membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijaksanaan.
Fungsi artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut dengan Interest Group atau kelompok kepentingan. Interest group pada awalnya menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok kepentingan itu membuat rumusan untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Kemudian disampaikan kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah kebijaksanaan, dan diharapkan akan memperoleh tanggapan yang mungkin sekali dapat berwujud sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat tadi.
4.Seleksi kepemimpinan
Seleksi Kepemimpinan berfungsi untuk menyeleksi setiap orang yang akan menjadi seorang pemimpin , layak atau tidak.
5.Komunikasi Politik
Komunikasi politik terdiri dari komunikator politik, komunikan politik, pesan politik, media politik dan efek politik. Komunikator politik itu terdiri dari 3 jenis :
1.) Politikus, yaitu orang yang terjun dalam dunia politik, baik calon maupun yang memegang jabatan di eksekutif, legislatif dan yudikatif (pols)
2.) Profesional, yaitu orang yang menginterpretasikan kejadian politik seperti wartawan, atau PR (humas). Kelompok ini dikenal dengan sebutan “profs”
3.) Aktivis, yaitu orang yang mempunyai kepedulian dengan masalah politik dalam istilah lain voluntary (sukarelawan) yang kemudian disebut “vols”
2. PROSES POLITIK INDONESIA
Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Jadi, proses politik Indonesia bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:
o Masa prakolonial
o Masa kolonial (penjajahan)
o Masa Demokrasi Liberal
o Masa Demokrasi terpimpin
o Masa Demokrasi Pancasila
o Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :
o Penyaluran tuntutan
o Pemeliharaan nilai
o Kapabilitas
o Integrasi vertikal
o Integrasi horizontal
o Gaya politik
o Kepemimpinan
o Partisipasi massa
o Keterlibatan militer
o Aparat negara
o Stabilitas
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1.Masa prakolonial (Kerajaan)
Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa
Kapabilitas – SDA melimpah
Integrasi vertikal – atas bawah
Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
Gaya politik – kerajaan
Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
Partisipasi massa – sangat rendah
Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
2.Masa kolonial (penjajahan)
Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
Keterlibatan militer – sangat besar
Aparat negara – loyal kepada penjajah
Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
3.Masa Demokrasi Liberal
Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masihpotensial
Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
Gaya politik – ideologis
Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
Stabilitas - instabilitas
4. Masa Demokrasi terpimpin
Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Frontnas
Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
Integrasi vertikal – atas bawah
Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
Gaya politik – ideolog, nasakom
Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
Partisipasi massa – dibatasi
Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
Aparat negara – loyal kepada negara
Stabilitas - stabil
5.Masa Demokrasi Pancasila
Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
Kapabilitas – sistem terbuka
Integrasi vertikal – atas bawah
Integrasi horizontal – nampak
Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
Stabilitas stabil
6. Masa Reformasi
Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhI
Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
Gaya politik – pragmatik
Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
Partisipasi massa – tinggi
Keterlibatan militer – dibatasi
Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
Stabilitas – instabiL
PENUTUP
KESIMPULAN
1. Struktur politik merupakan suatu “keseluruhan dari pengelompokan yang timbul dari masyarakat, baik berupa lembaga kenegaraan maupun kemasyarakatan yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan yang otoritatif dan mengikat masyarakat.
2. Struktur politik terdiri dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
3. Proses politik adalah suatu interaksi (saling pengaruh mempengaruhi) antara bentuk struktur/ lembaga dalam masyarakat yang keseluruhannya (supra dan infra struktur) yang merupakan struktur politik yang masing-masing melaksanakan fungsi “in-put” dan “out-put”.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar